Masyarakat minta pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) segera keluarkan kebijakan terkait pelaksanaan wisuda sekolah.
Permintaan ini untuk pelaksanaan wisuda tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang dirasa memberatkan orang tua.
Hal tersebut disuarakan oleh para warganet ketika mengomentari postingan Instagram Nadiem Makarim @nadiemmakarim, selaku menteri Kemdikbudristek Republik Indonesia.
Dalam postingannya, ia sedang membahas mengenai rencana transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) dalam menyambut “Indonesia Emas” tahun 2045.
Mengenai hal tersebut, ia pun membuat kebijakan transisi PAUD ke SD dengan tiga target perubahan. Pertama, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD. Kedua, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama di PAUD dan SD kelas awal.
Kebijakan ketiga, yakni menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak di PAUD maupun di SD. Hal tersebut guna mewujudkan sebuah transisi yang menyenangkan. Sehingga, bisa melahirkan calon pemimpin “Indonesia Emas” tahun 2045 yang cerdas dan berkarakter.
Postingan tersebut sontak di komentari warganet dengan meminta kebijakan mengenai pelaksanaan wisuda akhir tahun di berbagai tingkat pendidikan yang dirasa perlu dilakukan peninjauan ulang.
Wisuda sekolah merupakan acara yang rutin diadakan setiap tahun baik tingkat TK, SD, SMP/sederajat dan SMA/sederajat dirasa memberatkan orang tua. Hal tersebut disebabkan adanya keluhan bagi sebagian orang tua karena patokan biaya untuk mengikuti acara wisuda yang dirasa cukup mahal.
Seperti komentar yang diunggah oleh akun instagram @syafridacupid, “Assalamu’alaikum.. Tolong kebijakan pak menteri tentang fenomena wisuda TK/PAUD, SD, SMP, SMA/SMK yang biayanya bukan murah dan wajib dibayar.”
“Sehingga, memberatkan orang tua murid. Belum lagi orang tua yang punya anak 2 atau 3 anak yang wisuda bersamaan. Setelah lulus dan masuk sekolah biaya lagi. Tolong kebijakannya, pak. Jangan wisuda ini membuat orang tua terlilit utang dan terancam anak putus sekolah,” tulisnya.
Selain itu, keresahan orang tua terhadap pelaksanaan wisuda adalah karena adanya tradisi pemberian buket yang biasanya diberikan kepada anak yang wisuda. Sebuah tradisi yang dirasa memberatkan karena harga buket tidak selalu terjangkau.
Bukan sebuah tekanan dan kewajiban dari sekolah untuk memberikan buket kepada anak yang wisuda. Namun, memberikan buket dirasa sudah menjadi tradisi yang menjamur dalam setiap penyelenggaraan wisuda di berbagai tingkatan.
Pemilik akun instagram @chimot_shashifa menuliskan komentar terkait keberatannya atas pelaksanaan wisuda dan tradisi buket yang menjamur setiap acara wisudanya.
“Hapuskan wisuda TK, SD, SMP, SMA. Jika gak ada aturan, akan selalu berjalan. Itu memberatkan orang tua. Yang mampu, bisa ajah. Yang kurang mampu bagaimana? Jika pun buat, gak perlu lah di Hotel mewah, baju seragam, dll. Itu jadi ajang gengsi-gengsian dari sekolahan,” tulisnya.
“Apalagi jika ada ortu berikan buket uang, permen, cokelat segede pintu. Akan jadi kecemburuan bagi anak lain, hingga kadang mengukur rasa sayang, seperti pemberian itu. Hapuskan, Pak Menteri. Jangan ada kata kebijaksanaan dari sekolah,” tulisnya pada unggahan akun Mendikbudristek.
Komentar lain dituliskan oleh akun @hilal12610 yang mengatakan, “Pak, saya minta tolong banget bikin peraturan tentang wisuda, karena wisuda untuk anak TK, SD, SMP kurang tepat. Saya mewakili emak-emak yang mana biaya sewa gedungnya untuk anak SD 700rb, anak SMA 1jt.”
“Belum lagi harus beli buket yang harganya 80-100rb. Belum lagi sewa kebaya atau beli kebaya yang seharga 150rb, gak sampe di situ harus beli heels yang harganya 100rb, dan terakhir make up kalau di salon bisa keluar 150rb kalau make up di rumah harus beli barangnya minimal 100rb keluar,” tulisnya.
“Coba kalo di total 700+80+150+100+150= 1,2 JT aja keluar, pak untuk wisuda doang, yang mana uang tersebut seharusnya bisa dipakai untuk biaya sekolah yang baru buat beli seragam, buat beli alat tulis, dan biaya sekolah lainnya. Mohon, pak, kebijakannya,” lanjut komentarnya pada unggahan akun Nadiem Makarim.
Dengan banyak keluhan mengenai penyelenggaraannya yang memberatkan orang tua, masyarakat berharap Kemdikbud segera turun tangan dan membuat kebijakan terkait wisuda.
Oleh: Thowiroh
Baca Juga: Pendidikan Islam: Kontinuitas dan Perubahan
