Memasuki era kepemimpinan baru ini terdapat beberapa gebrakan baru yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran. Pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, banyak yang menantikan kebijakan keberlanjutan dan perubahan dari era kepemimpinan sebelumnya yakni presiden Joko Widodo.
Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, beberapa menteri yang dianggap mempunyai kapasitas, dilanjutkan kembali masa kerjanya. Seperti Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dan yang lainnya.
Sementara, beberapa gebrakan baru yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Sistem Pendidikan dan kurikulum
Prabowo Gibran melakukan banyak gebrakan di dunia pendidikan. Seperti diketahui bahwa di era sebelumnya, Menteri Nadiem Makarim melakukan kebijakan kurikulum merdeka. Akan tetapi, hal tersebut dinilai banyak kegagalan sehingga membuat era pemerintahan yang baru ini harus mengkaji ulang kebijakan kurikulum merdeka.
Selain itu, Pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan seperti perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN), serta mempertimbangkan kembali terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
Di era Prabowo Gibran juga memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Program makan bergizi gratis untuk seluruh anak sekolah di Indonesia juga menjadi program unggulan yang nampaknya akan di kerjakan dengan sungguh-sungguh oleh Presiden Prabowo, bahkan para menteri yang tidak bersedia mendukung programnya diminta keluar dari jajaran kabinetnya. Mengingat program ini tak sebatas menghilangkan rasa kelaparan tapi juga sebagai usaha perbaikan gizi bagi anak sekolah di Indonesia.
2. Kementerian Keuangan dibawah Presiden
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Pada era kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi presiden. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
3. Pembentukan Badan Haji
Kebijakan presiden baru juga salah satunya membentuk Badan Penyelenggara Haji dan pelantikan penasehat khusus urusan haji di Istana Negara. Hal ini dikarenakan jumlah jamaah haji yang kian meningkat ditambah dengan waktu tunggu haji yang begitu lama. Dalam hal ini urusan haji akan terpisah dengan Kementerian Agama (Kemenag).
4.Bersihkan Utang Petani, Nelayan, dan UMKM
Presiden Prabowo berencana mengeluarkan Peraturan Presiden untuk penghapusan utang 6 juta orang pertani, nelayan, hingga UMKM, dimana menurut Mahfud MD, pada Januari 2024 jumlah utang petani ke pemerintah mencapai Rp. 688 miliar lebih. Namun menurut Hashim Djojohadikusumo sebenarnya utang 6 juta per orang tersebut sebenarnya sudah dihapus sejak lama dan diubah menjadi asuransi. Akan tetapi hak tagih asuransi dari bank masih berjalan dan belum dihapuskan dan Slik OJK juga bermasalah.
5. Menyamakan Tujuan dengan Pembekalan Menteri di Magelang
Di era pemerintahan terbaru ini, ada hal yang cukup menarik dimana para menteri diberikan pembekalan secara militer di Akademi Militer Magelang. Hal ini bertujuan untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintahan ke depan.
Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo dengan menggunakan pakaian loreng dalam Retret Lembah Tidar.
6. Pembentukan Super Holding
Pembentukan Super Holding masih dikaji oleh pemerintah yang direncanakan untuk menggantikan peran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham perusahaan. Menjadikan Super Holding bagian dari target pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara bertaraf global dengan pengelolaan secara profesional.
7. Program Kerja di Kementerian diawasi BPPIK
Presiden Prabowo membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK). Lembaga ini akan dipimpin olrh Aris Marsudiyanto sebagai Kepala BPPIK. Presiden Prabowo menerangkan bahwa Badan ini nantinya yang akan menjadi monitor semua program dan proyek. Hal ini bertujuan agar Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikeluarkan bisa terstruktur dengan pengelolaan yang baik dan tidak sia-sia.
Banyak harapan rakyat pada era kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran dengan beberapa program barunya, terlebih adanya pro dan kontra mengingat beberapa kebijakan yang masih dikhawatirkan kegagalannya.
Penulis: Maulida Fadhilah Firdaus
Editor: Thowiroh
Baca juga: Prabowo Temui Sejumlah Kiai di Tebuireng
