Beberapa waktu lalu, beberapa media massa sempat populer seputar pembahasan minimnya lowongan kerja di Indonesia. Apa saja alasannya?
Menuju wacana Indonesia Emas 2045, Indonesia punya banyak tantangan yang harus dihadapi, mengingat bonus demografi tidak hanya menjadi keuntungan negara jika langkah yang dilakukan baik. Namun, juga bisa menjadi petaka jika tidak berhasil. Bahkan, dampak buruknya warga negara bisa menjadi beban pada negara tersebut.
Salah satu problem yang dihadapi pemerintah selain dari kemiskinan ialah pengangguran. Negara yang tak mampu menghadapi pengangguran bahkan bisa mengakibatkan peningkatan kriminalitas di negara tersebut. Melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2023 terdapat 9,9 juta anak muda Indonesia berusia 15 hingga 24 tahun (golongan Gen Z) tidak bekerja atau bahkan tidak mendapatkan pelatihan.
Sebagian besar pekerja belum terserap di sektor formal, oleh karena itu beberapa dari mereka beralih sektor informal. Melalui data dari BPS, proporsi pekerja di sektor informal mencapai 59,17 persen. Hal ini yang berakibat buruk bagi pekerja informal dimana mereka menerima upah lebih rendah dibandingkan pekerja formal, yakni sebesar Rp3,1 juta per bulan.
Benarkah Lowongan Pekerjaan di Indonesia Masih Sedikit?
Ketersediaan permintaan dan pasokan angkatan kerja masih berdampak pada permintaan tenaga kerja. Berkaca dengan rekrutmen bersama BUMN dengan jumlah 1.800 posisi, dimana satu posisi direbutkan oleh 1000 pelamar pekerja. Hal ini cukup menandakan untuk satu posisi saja harus menggunakan 1000 pelamar dengan berbagai seleksi yang panjang untuk menuju kualifikasi yang diinginkan dan dibutuhkan perusahaan.
Selain lowongan kerja yang terbilang sedikit, kualifikasi lowongan kerja juga menjadi permasalahan para pencari kerja dan adanya diskriminasi. Misalnya, batasan usia yang dilakukan oleh pemberi lowongan. Salah satu HRD di Jerman terkejut adanya persyaratan usia lamar kerja di Indonesia–karena adanya diskriminasi melalui usia kerja. Berbeda dengan di Jerman, jika perusahaan membatasi hal tersebut, maka bisa dikenakan denda.
Beberapa lowongan pekerjaan cenderung lebih mengutamakan relasi dan koneksi dibandingkan dengan membuka lowongan terbuka. Pasalnya, untuk membuka lowongan terbuka tentunya perusahaan harus mengeluarkan budget yang cukup besar.
Untuk menghemat biaya tenaga kerja, sebagian perusahaan cenderung memilih merekrut pekerja lepas (freelance). Dengan sifatnya yang tidak tetap, maka membuat perusahan tidak harus membayar cukup besar, hanya pada tugas tertentu dan fokus pada hasil yang dikerjakan perusahaan tersebut.
Beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, seperti sebelumnya tren dimana bekerja di perusahaan startup. Saat ini banyak startup justru melakukan PHK massal dengan alasan masih banyak startup di Indonesia yang menggantungkan pendanaan atau suntikan dana dari investor. Strategi startup yang cukup menghabiskan dana mengharuskan mereka untuk menghemat biaya tenaga kerja.
Kemajuan teknologi artificial intelligence (AI) juga dapat menjadi bencana bagi para tenaga kerja. Pasalnya, beberapa pekerjaan bisa dilakukan dengan teknologi AI. Selain profesional dalam bekerja, juga dapat meminimalisir pengeluaran tenaga kerja, hingga menghindari kekacauan yang tidak diperlukan dalam internal perusahaan. Seperti baru-baru ini perusahaan game sudah menggunakan tenaga AI bernama Tang Yu sebagai CEO-nya. Terlepas dari hal tersebut, memang beberapa teknologi AI bisa menjadi peluang hilangnya beberapa pekerjaan, meski di balik itu ada beberapa pekerjaan baru karena adanya AI.
Kewirausahaan jadi Solusi Pencari Kerja?
Menurut Global Entrepreneurship Index, menunjukkan bahwa negara maju mempunyai rata-rata 14 persen wirausaha dari penduduknya. Mirisnya, jumlah wirausahawan di Indonesia masih tergolong rendah di Asia Tenggara.
Salah satu solusi mengatasi pengangguran selain kompetisi pencari kerja tidak lain ialah kewirausahaan. Kewirausahan juga mempunyai berbagai risiko ketidakpastian. Namun, dengan adanya kewirausahaan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk membangun perekonomian bangsa.Â
Penulis: Maulida Fadhilah Firdaus
Editor: Ikhsan Nur Ramadhan
Baca Juga: Suksesnya Bonus Demografi Indonesia Berada di Pundak Siapa?
