tebuireng.co – Putri Gus Dur Anita Hayatunnufus Wahid atau Anita Wahid pertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Ia menganggap Jokowi kurang serius melawan korupsi, tidak sesuai dengan janji kampanye 2019 lalu. Pertanyaan ini diutarakannya lewat akun Instagram @anitwahid, Kamis, 16 September 2021.
“Pandangan Bapak penting, supaya publik tahu dan paham di mana sebenarnya komitmen Bapak terhadap pemberantasan korupsi,” tulisnya.
Perempuan yang menjabat sebagai Deputi Direktur Public Virtue Research Institute (PVRI) ini meminta Jokowi serius dengan janji kampanye Jokowi dalam hal pemberantasan korupsi.
Anita menambahkan, seharusnya Jokowi bersikap tegas dalam bab korupsi. Hal ini dikarenakan Jokowi sebagai presiden telah mengizinkan agar KPK masuk ke ranah eksekutif tetapi justru menolak untuk memberikan jawaban mengenai problematika yang terjadi di tubuh KPK.
“Publik (akan) menduga pemberantasan korupsi sama sekali tidak masuk dalam agenda prioritas Bapak dan sangat minim komitmen Bapak terhadapnya (pemberantasan korupsi),” tegas Anita.
Anita menegaskan, jika Jokowi semakin menghindar dari persoalan yang hinggap di tubuh KPK itu dengan mengatakan ‘jangan apa-apa ke presiden’ maka masyarakat akan kian menduga bahwa soal pemberantasan korupsi tidak sama sekali masuk agenda prioritas presiden.
Padahal, lanjut Anita, jika KPK masuk ke ranah eksekutif, itu berarti lembaga antirasuah tersebut menjadi tanggung jawab dan urusan Jokowi sebagai presiden.
[Tweet “Anita Wahid minta Jokowi serius dalam memberantas korupsi”]
Putri ketiga Gus Dur ini merujuk jawaban Jokowi saat ditemui wartawan yang terkesan menghindar ketika ditanya terkait KPK.
“Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK. Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Presiden Jokowi dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (16/9).
Komitmen Jokowi saat mencalonkan diri dalam dua Pemilu selalu memasukan penanganan korupsi sebagai program andalan menarik hati rakyat.
Pada Pilpres 2014, Jokowi yang berpasangan Jusuf Kalla menawarkan sembilan agenda prioritas dalam Nawacita. Janji soal antikorupsi itu ada di poin nomor 4. Berikut ini bunyinya:
“Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan tepercaya”
Pada Pilpres 2019, Jokowi dan Maa’ruf Amin kembali memasukan janji melawan korupsi. Janji itu masuk di visi nomor 6 berbunyi:
“Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”
Sebelumnya, pimpinan KPK telah mengumumkan bahwa 56 pegawai ditambah satu pegawai yang masuk masa pensiun akan resmi diberhentikan pada 30 September 2021.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui kanal Youtube KPK RI, pada Rabu (15/9/2021). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa keputusan pemberhentian sejumlah karyawan itu diambil dalam rapat koordinasi di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada 13 September 2021. Ia juga menyampaikan beberapa hal mengenai alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gus Dur merupakan Presiden RI ke-4, putri Gus Dur berjumlah empat orang, yakni Alisa Wahid, Yenny Wahid, Anita dan Inayah Wahid.
