tebuireng.co – Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (13/10/2021) di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Pelantikan itu berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 2021 tentang keanggotaan Dewan Pengarah BRIN. Dalam Keppres tersebut, Jokowi melantik 10 orang Dewan Pengarah BRIN termasuk Megawati.
Kesepuluh orang yang dilantik Jokowi sebagai anggota Dewan Pengarah BRIN, antara lain: Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai wakil ketua.
Lalu ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa sebagai wakil ketua, Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai sekretaris.
Lalu, enam orang lainnya sebagai anggota, yaitu: Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisoro, dan Tri Mumpuni.
Namun pelantikan tersebut diwarnai sejumlah kritik, khususnya penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Bahkan dengan adanya Megawati di tubuh BRIN, penelitian dinilai rawan dipolitisasi.
Salah satu yang menentang kebijakan Jokowi ini adalah Prof Azyumardi Azra. Baginya, seharusnya ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional jika ingin serius BRIN mau melakukan riset/inovasi unggul.
Dikhawatirkan Megawati akan membatasi kebebasan akademik riset di Indonesia dengan menggunakan tolak ukur ideologi Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pemerintah.
Hal tersebut berpotensi adanya pembatasan bila ingin melakukan penelitian seperti di Papua atau riset soal khilafah. Bahkan, BRIN ditakutkan malah akan menjadi lembaga riset partisan partai politik.
Bila BRIN dibiarkan ada dewan pengarah, maka bangsa ini semacam harakiri (bunuh diri) pada bidang penelitian, pasti akan memandulkan lembaga penelitian di Indonesia.
“Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketua umum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi, boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” tegas Prof Azyumardi di akun facebooknya, Kamis (13/10/2021).
Hemat Prof Azyumardi Azra, seharusnya Presiden Joko Widodo belajar dari kasus BPIP yang ketua dewan pengarahnya juga ketum parpol.
Akibatnya, BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP di masa depan. Sementara itu LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi Organisasi Riset(OR) yang semua dipimpin PLT.
“Tidak cukup waktu sekitar 2 tahun-an bagi Presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacynya yang baik–tidak berantakan seperti sekarang.
“Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia ber-tahun sekarang dan ke depan,” tandasnya.
