Gus Sholah, Luhut, Yudi Latif dan Pancasila

gus sholah, luhut, yudi latif dan Pancasila

gus sholah, luhut, yudi latif dan Pancasila

Teras belakang rumah KH Salahuddin Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Sholah di Jalan Bangka Raya no. 29 tidak bisa dibilang luas. Berukuran 10×16 meteran areal yang ditumbuhi rerumputan dan tanaman bunga itu sudah tentu tidak cukup representatif jika digunakan sebagai panggung untuk menggelar forum diskusi yang mengundang banyak orang. Tapi di teras belakang rumah Salahuddin Wahid yang sempit itulah pada pada tanggal 8 Desember 2015 digelar diskusi tentang Pancasila sekaligus acara peresmian lembaga yang diberi nama Gerakan Kebajikan Pancasila (GKP).

Teras belakang yang dipasang tenda dan digelar tikar dan karpet, disulap sebagai panggung diskusi. Puluhan aktivis kampus, aktivis LSM dan beberapa dosen muda berkumpul di sini, mendiskusikan tema yang lumayan berat, bagaimana strategi menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama generasi milenial, untuk menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan bersama.

GKP lahir setelah melewati proses dan dinamika yang panjang. Tidak banyak yang tahu, sesungguhnya Yayasan GKP menjadi salah satu eksponen yang sejak awal aktif merintis upaya penguatan kelembagaan pada organ yang diberi tugas mengawal dan memasyarakatkan Pancasila, yang awalnya berwujud Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kemudian berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Diakui atau tidak, GKP punya andil besar dalam proses lahirnya BPIP dan dipilihnya Dr. Yudi Latif sebagai ketua, serta BPIP menjadi lembaga yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas dan peran yang lenih besar dan strategis.

Pada suatu sore di awal tahun 2015, Sabar Mangadoe Tambunan, Imam Partogi HS dan Saifullah Ma’shum datang ke kediaman Gus Sholah (KH Salahuddin Wahid) di Jalan Bangka Raya Jakarta Selatan. Dengan gayanya yang khas, sarungan berkemeja batik dan kopiah, beliau menyambut mereka.

Gus Sholah mendengarkan dengan seksama substansi pembicaraan mereka bertiga. Intinya mereka menyampaikan kerisauannya terhadap dinamika kehidupan politik, pasca kampanye Pilpres 2014 yang sarat oleh pembelahan sosial dalam bentuk kekerasan, hoaks, intoleransi dan politik kebencian, hingga janji kampanye Jokowi-Jusuf Kalla dalam program Nawacita.

Dengan sabar Gus Sholah mendengarkan kisah dari mereka satu persatu. “Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Saran saya segera bicarakan ini, suarakan ini, lakukan silaturrahim ke banyak pihak, nanti kita atur pertemuan seperti ini lagi, ketika saya ke Jakarta lagi, di rumah ini saja,” begitu anjuran beliau sebagai sebuah kesimpulan, sebelum mengakhiri pertemuan.

Setelah pertemuan, Saifullah Ma’shum dan Sabar Mangadoe menugaskan Imam Partogi untuk menerjemahkan anjuran Gus Sholah menjadi sebuah konsep dan strategi komunikasi. Dituangkan dalam dua pokok, yaitu “Pancasila dan silaturrahim. Sejak saat itu, mereka bertiga dan Gus Sholah intensif berkomunikasi. Setiap tahap penyusunan konsep gerakan, Gus Sholah banyak mengirim link referensi bacaan, termasuk tulisannya yang dimuat di media cetak maupun online.

Pikiran dan gagasan Gus Sholah oleh ketiga orang ini dikembangkan dan didiskusikan di lingkungan dan jaringan masing-masing. Mereka membenarkan gagasan yang disampaikan Gus Sholah, dan antusias sekali dengan gagasan tersebut, bahkan sebagian mendorong agar dijadikan sebagai sebuah gerakan.

Pada bulan Maret 2015 mereka berkumpul lagi di rumah beliau. Agendanya adalah mempresentasikan pikiran dan gagasan beliau dalam bentuk skema dan tahapan operasional. Gus Sholah tampak semangat, dan memberi beberapa masukan dan koreksi kecil di sana-sini.

“Segera wujudkan saja gagasan ini. Mulai lakukan pertemuan-pertemuan, apa yang perlu dipersiapkan, kalau perlu tempat pakai saja rumah ini. Pakai kamar kerja saya yang di depan,” ujar Gus Sholah.

Langkah kongkret segera diwujudkan. Imam Partogi mulai mendesain logo dan nama gerakan. Untuk menentukan apa namanya, mereka mendapatkan inspirasi dari dua poin utama yang disampaikan Gus Sholah, yakni Pancasila dan silaturrahim. Pada suatu kesempatan berdiskusi tentang Pancasila, terlontar ucapan dari Bernad Napitupulu kosa kata ‘kebajikan’. Ya kebajikan. Menurutnya, yang sedang kita kerjakan ini adalah sebuah usaha untuk kebaikan bersama. Dari sini kemudian muncullah pemberian nama lembaga ini dengan Gerakan Kebajikan Pancasila, disingkat GKP.

Dipilihnya KH Salahuddin Wahid sebagai tokoh yang paling awal diminta responnya terhadap gagasan ini bukan tanpa alasan. Salahuddin Wahid dalam kurun waktu terakhir banyak menulis tentang masalah kebangsaan, termasuk ideologi Pancasila. Gayung bersambut. Kehadiran anak-anak muda yang mendiskusikan implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa disambut oleh KH Salahuddin Wahid dengan penuh antusias. Sejak itu rumahnya menjadi tempat pertemuan rutin bagi aktivis yang memiliki kepedulian terhadap nasib Pancasila yang sejak awal reformasi bak mati suri itu.

Selain KH Salahuddin Wahid, tokoh lain yang dimintai pandangannya ialah Buya Syafii Maarif. Pada akhirnya mereka berlima (Salahuddin Wahid, Syafi’i Ma’arif, Sabar Mangadoe Tambunan, Imam Partogi HS dan Saifullah Ma’shum) tercatat sebagai pendiri Yayasan Gerakan Kebajikan Pancasila. Banyak tokoh pernah diundang diskusi tentang Pancasila di kediamannya.

Gegap gempita reformasi tanpa disadari telah menciptakan suasana sepi bagi percaturan tentang ideologi bangsa, Pancasila. Pada saat yang bersamaan mulai muncul kecenderungan orang untuk mengais-kais sumber ideologi lain sebagai sumber dan norma kehidupan bersama di luar Pancasila. Termasuk memunculkan agama sebagai ideologi berkehidupan bersama, meski masih dalam lingkup yang terbatas, seperti norma dalam komunitas sosial tertentu. Kekerasan juga kian marak dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Suasana ini yang kemudian menimbulkan keprihatinan sebagai elemen masyarakat, tidak terkecuali Salahuddin Wahid dan beberapa orang yang kemudian mendirikan Gerakan Kebajikan Pancasila.

Di dalam kepengurusan Yayasan GKP sendiri nama KH Salahuddin Wahid tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina bersama Buya Prof Dr Syafi’i Ma’arif, Prof Dr Mahfud MD, Ir Abdon Nababan dan Ir Sabar Mangadoe tambunan. Sedangkan di jajaran Dewan Pengurus tercantum nama Saifullah Ma’shum sebagai ketua umum, Charles Siahaan, Imam Partogi HS sebagai ketua-ketua, Syaiful Amin Lubis sebagai sekretaris umum, dan Buntulan Tambunan sebagai bendahara umum.

Menurut Gus Sholah, lahirnya Gerakan Kebajikan Pancasila ini dilatarbelakangi terus meningkatnya kekerasan di Indonesia, dan bahkan frekuensinya makin meninggi. “Kekerasan terjadi di dalam keluarga, di depan publik, dan ada juga kekerasan atas nama agama. Kini juga yang paling dominan adalah kekerasan yang dilakukan Negara terhadap rakyatnya,” ujar Gus Sholah, dal diskusi menjelang peluncuran Yayasan GKP.

KH Salahuddin Wahid menuturkan, kekerasan yang ditempuh oleh berbagai elemen masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah. “Justru kekerasan yang terjadi tidak menumbuhkan rasa dan nilai Kebajikan di negeri ini. Padahal jalan dan bentuk kebajikan di muka bumi ini demikian banyaknya,” ujarnya. Gus Sholah merasa prihatin. Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin lama semakin terkikis. Lima sila dalam Pancasila tidak lagi diterapkan secara konsisten oleh pemimpin negara ini. Menghadapi kondisi seperti itu, Salahuddin Wahid berkesimpulan bahwa nilai dan substansi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dilembangkan.

Sepanjang 2015 setidaknya ada lima kasus intoleransi. Salah satunya yang terjadi pada 17 Juli 2015, peristiwa Tolikara di Papua. Ketika itu sedang dalam suasana Idul Fitri. Jika diamati, salah satu faktor yang membuat suasana semakin panas kala itu, adalah maraknya kabar hoax di sosial media, ditambah opini-opini yang bernada provokatif dan tidak bertanggung jawab. Suasana ini mendorong Sabar Mangadoe, Imam Partogi dan Saifullah Ma’shum untuk bertemu Gus Sholah, guna membahas langkah apa apa yang bisa dilakukan. “Komunitas seperti kita ini harus tetap bergerak, namun negara juga juga harus terlibat. Ini kerja besar, kerja bersama. Pancasila harus dilembanggakan agar disadari sebagai nilai bersama,” ujar Gus Sholah.

Kemudian Gus Sholah menyarankan kepada ketiga orang tersebut untuk mengundang beberapa tokoh intelektual yang tergolong produktif berkarya dalam soal-soal kebangsaan. “Kita paparkan saja konsep dan tujuan dari gerakan kita ini secara terbuka agar menjadi gerakan bersama,” tutur Gus Sholah lebih lanjut.

Pertemuan menyepakati untuk segera menyelenggarakan pertemuan dengan mengundang tokoh-tokoh yang dipandang memiliki concern yang besar tentang Pancasila. Pada 19 Oktober 2015 berlangsung pertemuan yang direncanakan itu, bertempat di kediaman Gus Sholah. Hadir sejumlah tokoh, antara lain Buya Syafii Maarif, Yudi Latif, budayawan Radhar Panca Dahana, Indradi Kusuma, dan beberapa tokoh alumni ITB.

Pertemuan menghasilkan beberapa catatan. Pertama, Gerakan Kebajikan Pancasila diharapkan segera membuat acara yang cukup besar, mengundang banyak pihak untuk memperbincangkan tema utama tentang Pancasila. Melalui acara tersebut diharapkan tercipta kohesi sosial, dan semua pihak bisa mengambil peran untuk menyuarakan kembali Pancasila di ruang-ruang publik.

Kedua, komunikasi politik di tingkat elit harus diintensifkan dan diingatkan pentingnya toleransi serta persatuan dan kesatuan sebagai modal sosial bersama. Untuk poin kedua ini Gus Sholah dan Buya Syafii Maarif yang akan menjadi aktor penggeraknya. Untuk menyiapkan kedua agenda tersebut, Sabar Mangadoe, Saifullah Ma’shum dan Imam Partogi menyiapkan konsep dan desain kegiatan serta langkah operasionalnya.

Pada tanggal 8 Desember 2015, bertempat di teras belakang rumah Gus Sholah, berlangsung kegiatan yang dihadiri berbagai elemen bangsa, sebagai tindak lanjut dari pertemuan beberapa tokoh sebelumnya. Selain mendiskusikan tentang Pancasila, Pada hari itu juga dideklarasikan lahirnya Gerakan Kebajikan Pancasila, sebagaimana disinggung dalam paragraf pembuka tulisan ini. Selain di kediaman KH Salahuddin Wahid, persiapan pembentukan yayasan ini juga seringkali memanfaatkan kantornya Saifullah Ma’shum di Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) di gedung Wisma 46 lantai 14 Kota BNI 46 Jakarta Pusat. Sebelum diresmikan di rumah Gus Sholah, tercatat paling tidak lima kali diadakan diskusi kecil yang melibatkan beberapa aktivis dan pemerhati ideologi Pancasila di ruamg pertemuan kantor IKI. Juga di kantor Buya Syafii Maarif, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Esoknya, berita deklarasi GKP tersebar luas di berbagai media massa. Banyak pihak menghubungi para pencetus gerakan dan ingin mengundang Gus Sholah untuk melakukan kegiatan serupa. Imam Partogi, Sabar Mangadoe dan Saifullah Ma’shum secara bergantian mendampingi Gus Sholah ke berbagai acara. Selain itu mereka juga melakukan safari silaturrahim ke berbagai tokoh untuk menyuarakan gagasan tersebut dan menyampaikan terbentuk terbentuk lembaga ini.

Pada periode awal sejak diresmikan, kegiatan yang dilaksanakan GKP adalah diskusi, roadshow atau silaturrahim ke beberapa tokoh nasional, dan mengadakan talkshow di sejumlah radio nasional. Sesuai dengan namanya, tema yang diangkat berfokus pada isu tentang aktualisasi ideologi Pancasila.

Direspon Pemerintah

Gayung pun bersambut. Pada pertengahan 2016 pengurus GKP dihubungi oleh pihak pemerintah. Mereka diundang Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), ke kantornya. LBP ingin mendengarkan konsep pelembagaan Pancasila yang diusulkan oleh GKP. Sebelumnya, Imam Partogi ditugaskan Gus Sholah untuk selalu mendampingi Yudi Latif ketika menghadiri forum diskusi yang membahas tentang Pancasila. Gus Sholah bersama GKP rupanya sedang mempersiapkan figur Yudi Latif untuk kelak bisa mengelola lembaga yang membidangi urusan Pancasila.

Komunikasi GKP dan LBP berjalan baik dan intensif. Beberapa kali GKP diundang kembali untuk berdiskusi bersama LBP. Beliau adalah tentara yang berpikiran terbuka dan pribadi yang mendengar. GKP diberi kesempatan dengan baik untuk mengutarakan semua gagasan yang ada. LBP juga menyumbangkan pikiran dan pandangan yang menyempurnakan konsep pelembagaan Pancasila yang diusulkan GKP tersebut.

Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan merupakan pejabat yang pertama kali menyambut semua ide dan gagasan dari GKP. Beliau juga berjanji untuk segera menindaklanjutinya. Dalam satu kesempatan Yudi Latif juga pernah diundang ke istana untuk memaparkan konsep pelembagaan Pancasila. Masih tahun 2016, pengurus GKP bersama Yudi Latif kembali dihubungi LBP, agar mempersiapkan konsep dan struktur lembaga yang pernah diusulkan. Imam Partogi kembali ditugaskan oleh Gus Sholah untuk mendampingi Yudi Latif memaparkan konsep struktur lembaga Pancasila sebagaimana yang dimintai LBP. Usai pemaparan dan diskusi, LBP berjanji akan segera membahas materi konsep yang dipaparkan dengan jajaran di Kementerian Polhukam, dan kawan-kawan dari GKP diminta mempersiapkan diri jika dalam waktu dekat lembaga ini akan diwujudkan. Akhirnya LBP memenuhi komitmennya. BPIP dibentuk berdasarkan Keppres, dan menunjukkan Yudi Latif sebagai ketuanya. Imam Partogi yang sejak awal aktif mengawal pemasaran gagasan GKP ke berbagai pihak, termasuk ke kantor Menko Polhukam diangkat menjadi staf ahli di BPIP.

Itulah jejak sejarah yang tersimpan rapi di laci GKP dan di benak penggagas dan pengurus GKP, tentang benang merah lahirnya BPIP sebagai organ negara dengan didirikannya GKP sebagai organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap nasib Pancasila. Jika publik tidak banyak tahu tentang kiprah GKP dalam hubungannya dengan lahirnya BPIP, itu bisa dimaklumi. Karena bagi GKP dan Gus Sholah, tidak penting publik tahu hal ini, tetapi yang jauh lebih penting adalah gagasan yang pernah disampaikan oleh GKP kepada negara melalui LBP sebagian besar sudah diwujudkan. Ide dan gagasan GKP tentang Pancasila dan pelembagaannya, banyak terinspirasi dari ide dan gagasan Gus Sholah.

Disarikan dari buku ‘Gus Sholah Sang Arsitek Pemersatu Umat’

Exit mobile version