Bulan Desember diperingati sebagai bulan Gus Dur. Salah satu cerita Gus Dur yang membuat kontroversi yaitu terkait dengan sosok Munarman dilindungi jendral. Cerita Gus Dur ini mematik tanggapan dari berbagai pihak.
Bukan Gus Dur kalau tidak suka mengeluarkan pernyataan kontroversial. Di tengah polisi pontang panting mencari Panglima Komando Laskar Islam Munarman, Mantan Presiden Abdurrahman Wahid malah mengatakan, Munarman disembunyikan seorang jenderal. Istana pun tak enak hati.
Munarman sendiri, Rabu (4/6/2008), mengirimkan email dan video ke beberapa media cetak dan elektronik dari persembunyiannya. Orang tuanya di Palembang mengimbau anaknya itu agar segera menyerah.
“Jenderal ini diperintah oleh seorang pejabat negara. Saya tahu kok, namanya, alamatnya. Tapi yang jelas suruhan,” ujar Mantan Ketua PBNU itu dalam jumpa pers di kantar PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2008).
Seperti diketahui, Munarman hingga saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang dikeluarkan polisi terkait kekerasan di Monas, Ahad (1/6/2008) lalu.
Saat markas FPI digerebek dan polisi menangkap 58 anggotanya termasuk Ketua FPI Habib Rizieq, Rabu (4/6), Munarman tidak ada di sana. Padahal, sebelumnya Munarman mengaku berani bertanggung jawab.
Baca Juga: Hubungan istimewa Gus Dur dan Gus Mus
Gus Dur enggan menyebutkan nama dan jabatan jenderal tersebut, bahkan ketika didesak untuk memberitahukan inisial nama jenderal tersebut.
“Kalau saya beritahukan sekarang, orang itu malu, nanti malah tambah nggak karu-karuan,” ujar Gus Dur.
Pada akhirnya, Gus Dur juga tidak ingin menjelaskan soal identitas jenderal tersebut. Menurutnya, tinggal tunggu waktu. Bahkan, ketika ditanya apakah jenderal tersebut berasal dari kala tentara atau polisi.
“Tentara atau polisi, apa sih bedanya,”katanya
Menanggapi kabar bahwa Munarman dibekingi pejabat, juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Kamis (5/6) siang, meminta Gus Dur menunjuk siapa orang atau lembaga yang disebut-sebut sebagai pelindung Munarman jika memang sinyalemen itu benar.
“Kalau ada backing backingnya, bilang ke saya. Tunjuk langsung saja siapa orangnya. Karena hukum harus ditegakkan, terhadap siapa pun,” kata Andi seusai peringatan Hari Lingkungan 5 Juni 2008 di Istana Negara, Jakarta.
Ditanya apakah ada perintah Presiden SBY secara khusus kepada Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto untuk menangkap Munarman, Andi mengatakan,
“Yang jelas, perintah Presiden adalah menegakkan hukum Negara tidak boleh kalah dengan kekerasan, yang bisa menciptakan rasa tidak aman,” ujarnya.
Menurut Andi, aksi kekerasan yang dilakukan FPI kepada Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK BB), Ahad (1/6) siang, tidak bisa ditoleransi.
“Apalagi, kekerasan itu dilakukan di tempat terbuka, di Taman Monumen Nasional, di depan Istana Merdeka. Harusnya tidak ada itu. Bagi kita, itu bukan hanya melanggar hukum dan asas kepatutan,” tandas Andi.
